Minggu, 17 Oktober 2010

Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah


Salah satu tujuan pendidikan nasional yang terkait dengan pilar kedua rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional adalah peningkatan mutu pendidikan nasional. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang lebih berorientasi pada input-output tanpa melihat proses dan aspek lainnya; tingkat keberdayaan sekolah yang rendah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen setelah peralihan penyelenggaraan pendidikan nasional secara sentralistik menjadi desentralistik; serta peran serta masyarakat terhadap sekolah yang rendah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah di antaranya menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan keleluasan kepada pihak sekolah untuk mengelola dan sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah. Pengalaman di sejumlah negara maju seperti di Australia dan Amerika Serikat serta beberapa sekolah di Indonesia yang telah mengimplementasikan MBS menunjukkan bahwa penerapan MBS merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pada konsep dasar MBS ini,memaparkan pola baru menajemen pendidikan, hubungan antara MBS dan peningkatan mutu pendidikan, prinsip-prinsip dan karakteristik MBS, fungsi-fungsi manajemen yang didesentralisasikan ke sekolah, serta kajian tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).Sebenarnya banyak sekali yang perlu dikaji dalam MBS diantaranya implementasi,pemberdayaan tenaga kependidikan,peranserta masyarakat,sampai ke pembelajarannya.Namun kiranya tidak cukup dibahas dalam satu sesi saja.Untuk itu akan kami berikan salah satu bab tentang konsep dasarnya ya…..hehe.Untuk kajian lebih lanjut bisa didiskusikan bareng-bareng.
Oh ya,ini juga dapat menjadi salah satu pustaka bagi teman-teman yang akan observasi MBS di SD.InsyaAllah banyak manfaatnya.berikut link-nya:


Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar

Teman-teman yang ingin tahu apa sih sebenarnya layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus?bagi yang ingin tahu, ne ada file tentang itu.
Bagi guru sd/calon guru sd/praktisi pendidikan,ini lumayan penting lho,ne juga sebagian materi kuliahku di semester 2 mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.Padahal aku gag mau jadi guru SLB,tapi setelah mengikuti perkuliahan ntu,banyak ilmu yang bermanfaat bagi kehidupanku nantinya walaupun tidak menjadi guru SLB.hehe
Sekedar resume dari file ini yaitu bagaimana melayani ABK mulai dari identifikasi,assesment,sampai pelayanannya.Resumenya kok singkat banged ya......hehe
makanya,biar gag singkat baca sendiri aja ea,setelah itu diskusikan bareng2,hehehe
ne link-nya:
http://www.ziddu.com/download/12113686/ananpendidikananakberkebutuhankhususdisekolahdasar.pdf.html

Jumat, 15 Oktober 2010

Fungsi-Fungsi Manajemen Sekolah

Fungsi-Fungsi Manajemen Sekolah
Dalam Manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi pengendalian (controlling).
Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing (pembentukan staf). Para manajer dalam organisasi perusahaan bisnis diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal.
Di bawah ini akan dijelaskan arti definisi atau pengertian masing-masing fungsi manajemen - POLC :
• Fungsi Perencanaan / Planning
Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.
• Fungsi Pengorganisasian / Organizing
Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan
• Fungsi Pengarahan / Directing / Leading
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
• Fungsi Pengendalian / Controling
Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.
Fungsi (dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1990) berkaitan dengan jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Fungsi manajemen sekolah berkaitan dengn pekerjaan-pekerjaan manajemen sekolah. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat diklasifikasikan menurut wujud problemnya, kegiatan manajemen dan kegiatan kepemimpinan.
Fungsi manajemen sekolah dilihat dari wujud problemnya terdiri dari bidang-bidang garapan (substansi) dari manajemen sekolah. Problem-problem yang merupakan bidang garapan dari manajemen sekolah terdiri dari :
a. Bidang pengajaran atau Kurikulum
Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui empat tahap :
1. perencanaan
2. pengorganisasian dan koordinasi
3. pelaksanaan
4. pengendalian.
Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Tita Lestari (2006) mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap :
1. Tahap perencanaan; meliputi langkah-langkah sebagai :
a) analisis kebutuhan
b) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis
c) menentukan disain kurikulum dan
d) membuat rencana induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.
2. Tahap pengembangan, meliputi langkah-langkah :
a) perumusan rasional atau dasar pemikiran
b) perumusan visi, misi, dan tujuan
c) penentuan struktur dan isi program
d) pemilihan dan pengorganisasian materi
e) pengorganisasian kegiatan pembelajaran
f) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar dan
g) penentuan cara mengukur hasil belajar.

3. Tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah:
a) penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
b) penjabaran materi (kedalaman dan keluasan)
c) penentuan strategi dan metode pembelajaran
d) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar setting lingkungan pembelajaran
4. Tahap penilaian, terutama dilakukan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilailain kurikulum dapat mencakup Konteks, input, proses, produk (CIPP) : Penilaian konteks: memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang. Penilaian Input: memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi design dan cost benefit dari rancangan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian product berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program (identik dengan evaluasi sumatif).

b. Bidang Kesiswaan
Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu : (a) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; (b) kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal; (c) siswa hanya termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, dan psikomotor.

c. Bidang Personalia
Terdapat empat prinsip dasar manajemen personalia yaitu : (a) dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga; (b) sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional; (c) kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah; dan (d) manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Disamping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajamen personalia adalah berkenaan penguasaan kompetensi dari para personil di sekolah. Oleh karena itu, upaya pengembangan kompetensi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan.

d. Bidang Keuangan
Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana
Manajemen perawatan preventif sarana dan prasana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik, seperti gedung, mebeler, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan pra sarana sekolah. Dalam manajemen ini perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat daftar sarana dan pra saran, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah.
Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan : pengarahan kepada tim pelaksana, mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi tempat sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan membuat program lomba perawatan terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi warga sekolah.

f. Bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (HUMAS)
Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyrakat merupakan seluruh proses kegitan yang direncankan dan diusahakan secara sengaja dan bersunggu-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta publiknya, pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah/ pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Sekolah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Hubungan serasi, terpadu serta timbal baliknya antara sekolah dan masyarakat harus diciptakan dan dilaksanakan agar meningkatkan mutu pendidikan dan pembangunan masyarakat dapatvsaling menunjang. Masyarakat dapat ikut bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga hasil pendidikan bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja.

 Fungsi manajemen sekolah dilihat dari aktivitas atau kegiatan manajemen meliputi :
a. Kegiatan manajerial yang dilakukan oleh para pimpinan. Kegiatan mnajerial meliputi :
1) Perencanaan
2) Pengorganisasian
3) Pengarahan
4) Pengkoordinasian
5) Pengawasan
6) Penilaian
7) Pelaporan
8) Penentuan anggaran

b. Kegiatan yang besifat opeatif, yakni kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana. Fungsi operatif ini meliputi pekerjan-pekerjaan :
1) Ketatausahaan yang dapat merembes dan dapat diperlakukan oleh semu unit yang ada dalam organisasi.
2) Perbekalan
3) Kepegawaian
4) Keuangan
5) Humas
Dalam suatu proses kegiatan organisasi kedua fungsi tersebut saling menunjang, saling mempengaruhi, saling memerlukan dan saling mengisi satu sama lain. Fungsi manajemen sekolah dilihat sebagai kegitan kepemimpinan lebih ditekankan bagaimana cara manajer dapat mempengaruhi, mengajak orang lain serta mengatur hubungan dengan orang lain agar bekerjasama mencapai tujuan. Dalam hal ini seorang manajer sekolah hendaknya dapat menerapkan pola kepemimpinan yang efektif yakni suatu gaya kepemimpinan yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia, pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi dimana kita berada.

Minggu, 10 Oktober 2010

MASALAH-MASALAH KESADARAN DAN HUKUM DAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA

A. Masalah-masalah Keadaan Hukum

Sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, sebagai berikut :
1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (masyarakat)
2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Dalam melakukan interaksinya, manusia selalu menghadapi dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik atau alam dan lingkungan sosial atau masyarakat. Ketika manusia melakukan interaksi dengan kedua lingkungan tersebut maka dihadapkan pada aturan-aturan atau hukum-hukum yang tertulis (terumuskan) maupun tidak tertulis. Interaksi dalam kelompok yang diikat oleh hukum maka kelompok tersebut akan terbentuk suatu masyarakat hukum. Oleh karena itu setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran hukum.


Hukum memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. Penertiban (panataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
2. Penyelesaian pertikaian
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan
4. Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat
5. Pengaturan tentang perubahan hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut di atas agar ia dapat memenuhi tuntutan keadilan, hasil guna, dan kepastian hukum

Hukum disebut juga norma. Besar kecilnya kekuatan mengikat dalam norma, secara sosiologis dapat dibedakan dalam empat pengertian sebgai berikut :
1. Cara (usage)
2. Kebiasaan (folkways)
3. Tata kelakuan (mores)
4. Adat istiadat (custom)

Cara (usage) lebih menonjol dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat, apabila melanggar akan mendapatkan celaan dari individu yang dihubunginya. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku saja, bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur maka kebiasaan tersebut adalah mores atau tata kelakuan. Tata kelakuan memberikan batas-batas pada kelakuan individu-individu. Setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang mungkin bisa berbeda dengan yang lainnya. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan perikelakuan masyarakat dapat menjadi custom atau adat istiadat.

B. Pendidikan Kesadaran Hukum Warga Negara

Manusia mempunyai sifat yang paradoks. Sifat-sifat tersebut, misalnya di satu pihak menjadi produk masyarakat, sedang pihak lain menjadi produser masyarakat, atau di satu pihak menjadi pengendali masyarakat, di pihak lain menjadi objek yang dikendalikan masyarakat.
Dalam hal hukum, satu sisi manusia memiliki kebijakan menentukan hukum dan di sisi lain manusia harus pula memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum.
Begitu pula peran warga negara, pada satu sisi ia menjadi penentu kebijakan dan pada sisi lain ia harus tunduk terhadap kebijakan yang telah digariskan.
Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai transfer ilmu saja. Tetapi perlu ditanamkan nilai dan skill yang mampu membangkitkan kesadaran hukum dalam diri siswa. Antara ketiganya harus terintegrasi dalam proses pendidikan. Dengan cara ini, siswa akan mengetahui, apabila terjadi pelanggaranhukum baik menurut tata peraturan negara maupun menurut norma masyarakat.
Dengan terjadinya pelanggaran hukum, siswa dapat diajak untuk melihat fakta sosial maupun fenomena alam, misalnya banjir. Dalam hal ini, guru dapat melihat sebab-sebab terjadinya banjir sebagai sutu pelanggaran hukum. Banjir dapat terjadi akibat penggundulan hutan. Dengan contoh tersebut, pada satu sisi siswa dapat memiliki pengetahuan tentang sebab-sebab banjir, sedangkan pada sisi lain siswa memiliki keterampilan menilai bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dengan terjadinya banjir tersebut.

C. Keterkaitan Pendidikan IPS dengan Masalah-masalah Kesadaran Hukum dan Pendidikan Kesadaran Hukum Negara

IPS merupakan perwujudan dari satu pendekatan interdisiplin dari pelajaran ilmu-ilmu sosial yang merupakn integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti Sosiologi, Antropologi Budaya, Psikologi Sosial, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Ilmu Politik, Ekologi.
Menurut E.Wesley, IPS bukan ilmu sosial, tetapi bidang perhatiannya sama, yaitu hubunmgan timbal balik di kalangan manusia. Ilmu-ilmu sosial dipolakan untuk menggambarkan human knowledge melalui penelitian, penemuan, eksperimen, dan sebagainya, dengan materi dan pemasalahan yang kompleks. IPS dipolakan untuk tujuan-tujuan instruksional dengan materi sesederhana mungkin, menarik, mudah dimengerti, dan mudah dipelajari.

D. Peranan IPS

Peranan dari IPS ini adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi
Membantu siswa menjadi anggota masyarakat yang berguna dan efektif
2. Pengambilan keputusan
Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir (intelektual), dan keterampilan akademis
3. Sikap dan nilai
Membantu siswa menandai, menyelidiki, merumuskan, dan menilai diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat sekitarnya
4. Kewargaan negara
Membantu siswa menjadi warga negara yang baik
5. Pengetahuan
Tanggap dan peka terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi, dapat mengambil manfaat dari padanya

E. Tujuan IPS

Menurut Bruce Joyce, IPS memiliki tiga tujuan sebagai berikut :
1. Pendidikan kemanusiaan (humanistic education)
Yaitu membantu siswa memahami pengalamannya dan menemukan arti kehidupan
2. Pendidikan kewarganegaraan (Citizenship education)
Yaitu siswa ikut berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan masyarakat dengan penuh kesadaran sebagai warga negara
3. Pendidikan intelektual (Intellectual education)
Yaitu siswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan menggunakan ilmu sosial sebagai alat.

Dengan melihat peranan dan tujuan IPS maka pendidikan IPS memiliki kaitan yang erat dalam pendidikan kesadaran hukum warga negara. Keragaman negara merupakan konsep dari Antropologi. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, memiliki bahasa, adat istiadat, suku yang berbeda-beda. Dengan konsep seperti ini, siswa dapat ditanamkan perlu adanya toleransi, saling menghargai keragaman dan menghormati norma yang berlaku pada setiap suku. Kesadaran hukum dapat pula diterapkan dalam hubungan manusia dengan lingkungan alam. Konsep ilmu sosial yang dapat dipakai, yaitu Geografi.

Pendidikan kesadaran hukum dapat ditanamkan kepada anak didik melalui IPS dengan syarat sebagai berikut :
1. Guru IPS memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan sosial
2. Guru harus dapat mengintegrasiakan bahan ilmu-ilmu sosial
3. Guru IPS harus dapat memilih materi yang aktual dan menarik
4. Latar belakang kebudayaan anak didik hendaknya mendapat perhatian
5. Guru IPS harus mengetahui stuktur dasar dari berbagai cabang ilmu sosial (konsep-konsep, metode), dan dapat bekerja sama dengan guru-guru lain di dalam kelompok Team Teaching

Pembelajaran IPS dalam Era Globalisasi dan Keragaman Budaya

Sepintas antara globalisasi dengan keragaman budaya tampak ada kontradiksi. Globalisasi menyadarkan akan adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, ada kesamaan kebutuhan dan keinginan, sementara keanekaragaman budaya mengajarkan adanya perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaannya.
Pengajaran IPS berfungsi untuk membantu para siswa untuk menumbuhkembangkan kesadaran pentingnya pendekatan keanekaragaman budaya dalam memahami dan menyikapi globalisasi.

Pengajaran keanekaragaman dalam IPS harus mengandung tujuan, antara lain:
a. Mampu menstransformasikan bahwa sekolah akan memberikan pengalaman dan kesempatan yang sama pada semua siswa
b. Membimbing para siswa untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam mendekati masalah keanekaragaman budaya.
c. Memberikan ketrampilan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sikap-sikap sosial.
d. Membimbing para siswa menembangkan pengetahuan memahami saling keterhubungan dan ketergantungan budaya dan mampu melihatnya dari pandangan yang berbeda-beda.

Sementara pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung tujuan :
a) Mampu memberikan pengertian tentang persamaan dalam perbedaan.
b) Membantu mengembangkan pemahaman adanya saling ketergantungan dan kesamaan budaya daripada perbedaannya
c) Membantu memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama
d) Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan kemampuan menganalisis informasi yang diterimanya
Dari tujuan yang telah dirumuskan, jelas bahwa melalui pengajaran IPS diharapkan akan lahir generasi muda yang penuh pengertian akan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa.

Sabtu, 09 Oktober 2010

Peranan Psikologi Pendidikan

Manfaat psikologi pendidikan dapat ditunjukkan dalam empat komponen pokok dalam proses pendidikan yaitu:
1. Tujuan Pembelajaran
Psikologi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Psikologi pendididkan memberikan bimbingan tentang cara-cara merumuskan tujuan pembelajaran. Para pakar psikologi pendidikan menyatakan apa yang akan peserta didik lakukan jika mereka diberi kesempatan.

2. Karakteristik peserta didik
Karakteristik dan perilaku yang diperoleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran baru umumnya akan mempengaruhi kesiapan belajar dan cara-cara mereka belajar. Dengan memperhatikan pengaruh itu, psikologi pendidikan memberikan kontribusi dengan cara membantu pendidik memperhatikan perilaku peserta didik sebelum pembelajaran dimulai.

3. Proses Belajar
Para pakar psikologi pendidikan percaya bahwa berbagai materi pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik mempersyaratkan adanya proses belajar yang berbeda. Seperti halnya cara mempelajari konsep akan berbeda dengan mempelajari prinsip ataupun fakta. Hal ini sangat penting untuk dipahami setiap pendidik karena cara yang berbeda dalam mempelajari materi pembelajaran yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula.

4. Strategi Pembelajaran
Para pakar psikologi pendididikan menyatakan bahwa pemilihan strategi pembelajaran adalah sama pentingnya dengan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan prosedur membantu peserta didik bergerak dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam setiap pembelajaran, sehingga peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.

5. Evaluasi Pembelajaran
Beberapa kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada waktu proses pembelajaran sedang berlangsung, yakni untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi juga dapat dilakukan pada awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan bawaan peserta didik sebelum mengikuti prose pembelajaran. Disamping itu juga evaluasi dapat dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui peroleha peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Berkenaan dengan evaluasi ini, psikologi pendidikan memeberikan kontribusi tentang perumusan instrument evaluasi, pelaksanaan ujian, analisis hasil evaluasi, dan penafsiran hasil evaluasi.
Sumber:
Rifai,Ahmad.Psikologi Pendidikan.Unnes Press.
Sukartini,Sri Patmah.,dkk.,(2007).Teori Psikologi Pendidikan.Dalam Ali,M.,Ibrahim,R.,Sukmadinata,N.S.,Sudjana,D.,Rasjidin,W(Penyunting).Ilmu dan Aplikasi Pendidikan.Bandung:Pedagogiana Press(Halaman125-144)
Syah,Muhibbin.1995.Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru.Edisi Revisi.Bandung:Rosdakarya

Kurikulum Subjek akademis


Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua, yang banyak digunakan di berbagai negara.Sesuai dengan namanya, kurikulum model ini sangat mengutamakan isi(subject matter). Isi kurikulum merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Tingkat pencapaian/penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu,penguasaan materi sebanyak-banyaknya merupakan salah satu hal yang diprioritaskan dalam kegiatan belajar mengajar oleh guru yang menggunakan kurikulum jenis ini
Ditinjau dari isinya, Sukmadinata (2005:84) mengklasifikasikan kurikulum model ini menjadi empat kelompok besar.
1. Correlated curriculum.
Kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari suatu pelajaran dengan pelajaran lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Dengan menghubungkan beberapa bahan tersebut, cakupan ruang lingkup materi semakin luas. Kurikulum ini didesain berdasarkan pada konsep pedagogis dan psikologis yang dipelopori oleh Herbart dengan teori asosiasi yang menekankan pada dua hal, yaitu konsentrasi dan korelasi (Ahmad:1998,131).
2. Unified atau concentrated curriculum
Sesuai dengan namanya, kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai macam tema pelajaran. Pola organisasi bahan dalam suatu pelajaran di susun dalam tema-tema pelajaran tertentu.Salah satu aplikasi kurikulum jenis ini terdapat pada pembelajaran yang sifatnyatematik.
3. Integrated curriculum
Pola organisasi kurikulum ini memperlihatkan warna disiplin ilmu. Bahan ajar diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Dalam satu unit terdapat hubungan antarpelajaran serta berbagai kegiatan siswa.Dengan keterpaduan bahan pelajaran tersebut diharapkan siswa mempunyai pemahaman suatu materi secara utuh. Oleh karena itu, inti yang diajarkan kepada siswa harus memenuhi kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat. Ahmad (1998, 39) menyampaikan ciri-ciri kurikulum ini sebagai berikut.
a. Unit haruslah meruapakan satu kesatuan yang bulat dari seluruh bahan pelajaran.
b. Unit didasarkan pada kebutuhan anak, baik yang pribadi maupun sosial serta yang bersifat jasmani maupun rohani.
c. Unit memuat kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
d. Unit memberikan motivasi sehingga anak dapat berkreasi.
e. Pelaksanaan unit sering memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan percobaan atau perolehan pengalaman yang membutuhkan waktu lama.
4. Problem solving curriculum, yang berisi pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Pada kurikulum model ini, guru cenderung lebih banyak dimaknai sebagai
seseorang yang harus ”digugu” dan ”ditiru”. Menurut Idi (2007:126), ada empat cara dalam menyajikan pelajaran dari kurikulum model subjek akademis.
1. Materi disampaikan secara hierarkhi naik, yaitu materi disampaikan dari yang lebih mudah hingga ke materi yang lebih sulit.
2. Penyajian dilakukan berdasarkan prasyarat.
3. Pendekatan yang digunakan cenderung induktif, yaitu disampaikan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada bagian-bagian yang lebih spesifik.
4. Urutan penyajian bersifat kronologis.
Kurikulum ini bersumber pada pendidikan klasik. Konsep pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, yaitu pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu. Pendidikan berfungsi untuk memelihara, mengawetkan dan meneruskan budaya tersebut kepada generasi berikutnya, sehingga kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Oleh karenanya kurikulum ini lebih bersifat intelektual.
Sumber:
Chamsijatin,Lise,dkk.2008.Pengembangan Kurikulum SD.Jakarta:Dirjen Dikti Depdiknas
Sukmadinata, Nana Saodih. 2004. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek.
Bandung: Remaja Rosdakarya.